Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengirimkan surat untuk Presiden SBY soal kontrak baru koalisi. Surat akan dikirim melalui Mensesneg Sudi Silalahi.
"Tadi saya dapat informasi dari Mensesneg, Presiden PKS telah menghubungi Mensesneg menyatakan mereka akan mengirim surat pada Presiden. Mensesneg menyarankan dikirim melalui Menko Polhukam atau ke Mensesneg," ujar juru bicara Kepresidenan Julian A Pasha di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2011).
Julian mengaku tidak tahu isi surat PKS itu. Sebab surat akan dikirim hari ini. Julian juga belum mengetahui apakah PKS akan mengikuti draf kontrak baru koalisi.
"Belum ada informasi di surat. Bisa saja rekomendasi, usulan, atau pernyataan untuk bersedia," kata Julian.
Kenapa akhirnya Presiden SBY surat menyurat dengan PKS, dan bukan bertemu langsung seperti dengan partai lain?
"Yang penting pernyataan tertulis dari partai. Kalau itu disampaikan secara resmi. Maknanya sama bahwa mereka berkomitmen untuk tetap bersama dengan koalisi pemerintah," tutur Julian.
Julian membeberkan, Presiden mengharapkan komitmen dijalankan bersama-sama sebagai koalisi pendukung pemerintah. Namun Julian tidak mengetahui apakah dengan adanya kontrak koalisi baru, apakah ada reshuffle atau tidak.
"Reshuffle bisa saja terjadi karena itu hak preogratif Presiden," ujarnya.
Julian tidak berkomentar mengenai peluang Gerindra dan PDIP dalam koalisi, jika kontrak baru diterima.
"Saya tidak bisa komentar karena ini format penataan ulang partai koalisi dalam pemerintah," jawab Julian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar