Golkar: Politisi Kutu Loncat, Biarkan Saja.

Ketua Golkar, Priyo Budi Santoso, menilai bahwa fenomena sejumlah politisi yang begitu mudah berpindah ke partai politik lain merupakan sesuatu yang wajar.
Menurut dia, tidak perlu ada aturan khusus mengenai pelarangan pilihan politik tersebut. "Tidak ada aturan yang bisa melarang itu. Ini seperti pasar bebas sehingga tarik menarik di antara kekuatan partai politik terjadi di semua segmen," ujar Priyo di DPR, Jakarta, Rabu 20 April 2011.
Segmen yang dimaksud Priyo adalah publik atau massa mengambang. Namun, "Kejadian akhir-akhir ini, saya tidak tahu mesti mengucapkan selamat atau duka cita. Kalau untuk Demokrat, ya selamat telah bisa menarik tokoh-tokoh sentrum berbagai partai politik lain. Tetapi apakah itu merupakan kabar duka untuk partai-partai politik lain yang tokoh-tokohnya diambil, saya tidak tahu," kata Priyo.

Priyo menegaskan, Golkar sama sekali tidak merasa takut dengan fenomena yang terjadi belakangan ini. Sebab, menurut dia, Golkar punya banyak tokoh potensial, dan tidak perlu merasa cemas jika ada yang berpindah ke partai lain. "Kami berluber tokoh-tokoh di sini."
Dalam konteks tersebut, Priyo melanjutkan, Golkar merasa tidak khawatir, apalagi melarang-larang, karena ini masalah pilihan politik. Hanya saja, publik pasti akan langsung teropinikan bahwa ternyata tokoh-tokoh tersebut kok menjadi...istilahnya kutu loncat hanya untuk kepentingan pragmatis yang bersifat kekuasaan," kata Priyo.

"Itu memang sah. Tapi dari segi etika dan kesantunan politik memang bisa agak mengganggu," kata Priyo.

Namun, Priyo tetap memandang tidak perlu dibuat aturan khusus yang melarang kader partai berpindah ke partai lain. "Apakah perlu kita kemudian membuat tata aturan yang mengatur tentang ini, saya pikir tidak perlu. Biarkan saja," kata politisi Golkar yang menjadi Wakil Ketua DPR ini.

PKS Akan Surati SBY Soal Kontrak Koalisi

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengirimkan surat untuk Presiden SBY soal kontrak baru koalisi. Surat akan dikirim melalui Mensesneg Sudi Silalahi.

"Tadi saya dapat informasi dari Mensesneg, Presiden PKS telah menghubungi Mensesneg menyatakan mereka akan mengirim surat pada Presiden. Mensesneg menyarankan dikirim melalui Menko Polhukam atau ke Mensesneg," ujar juru bicara Kepresidenan Julian A Pasha di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2011).

Julian mengaku tidak tahu isi surat PKS itu. Sebab surat akan dikirim hari ini. Julian juga belum mengetahui apakah PKS akan mengikuti draf kontrak baru koalisi.

"Belum ada informasi di surat. Bisa saja rekomendasi, usulan, atau pernyataan untuk bersedia," kata Julian.

Kenapa akhirnya Presiden SBY surat menyurat dengan PKS, dan bukan bertemu langsung seperti dengan partai lain?

"Yang penting pernyataan tertulis dari partai. Kalau itu disampaikan secara resmi. Maknanya sama bahwa mereka berkomitmen untuk tetap bersama dengan koalisi pemerintah," tutur Julian.

Julian membeberkan, Presiden mengharapkan komitmen dijalankan bersama-sama sebagai koalisi pendukung pemerintah. Namun Julian tidak mengetahui apakah dengan adanya kontrak koalisi baru, apakah ada reshuffle atau tidak.

"Reshuffle bisa saja terjadi karena itu hak preogratif Presiden," ujarnya.

Julian tidak berkomentar mengenai peluang Gerindra dan PDIP dalam koalisi, jika kontrak baru diterima.

"Saya tidak bisa komentar karena ini format penataan ulang partai koalisi dalam pemerintah," jawab Julian.